MENIT PERTAMA

BERBAGI BERITA TERPOPULER, AKTUAL, INDEPENDEN DAN BERIMBANG

Garda NKRI Maluku Tuntut Polda Proses Kasus Korupsi Bupati SBB

2 min read

IBC, SERAM BAGIAN BARAT – Dalam Surat Keputusan Nomor SP.Lidik/33/V/2018/reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2018 lalu, oleh reskrim Polres Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kini diabaikan oleh Kapolres Kabupaten SBB AKBP Agus Sityawan, dengan index bahwa demi menjaga hubungan baik dengan Bupati Yasin Payapo.

“Kasus tersebut telah dibuat gelar perkara dengan nomor penyelidik SP.Lidik/33/V/2018/reskrim, namum sampai sekarang belum ditangani secara serius oleh Kapolres SBB AKBP Agus Stiyawan.” jelas Ketua Garda NKRI Maluku Zen Lelangwayang melalui rilis yang diterima Redaksi Indonesia Berita Biro Maluku, Kamis (16/5/2019).

Pasalnya, Lelangwayang menegaskan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai saat ini, statusnya masih belum jelas dan kelihatan sudah hilang dari meja perkara Polres Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Kami Garda NKRI Maluku menilai, Kapolres SBB melindungi kejahatan Yasin Payapo yang sekarang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam kasus pemotongan dana ADD. Makanya kami meminta kasus ini harus di ambil alih polda maluku untuk di proses sampai selesai”, tegasnya.

Lebih lanjut Ia katakan, seharusnya kasus yang sudah ditangani oleh Polres SBB, sudah harus sampai pada tahap sidik. Sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Reskrim Polres SBB pada 7 Mei 2018 lalu.

“Kami menilai Kapolres SBB gagal dan kurang profesional dalam menangani kasus hukum yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten SBB yakni Yasin Payapo”, kata Lelangwayang.

Hal ini membuat dirinya geram dan meminta kepada Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lumowa agar secapatnya mangabil tindakan untuk menyelesaikan atau mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Kata dia, apa yang dilakukan oleh Bupati sangat merugikan Negara, Ia juga menilai akan memberikan preseden buruk bagi pihak Kepolisan di mata masyarakat Kabupaten SBB, terutama Polres SBB.

“Saya menginginkan tidak boleh ada pejabat Negara yang ada di Kabupaten SBB kebal dengan hukum, mengingat negara Indonesia adalah Negara hukum, maka semua orang, dimata hukum harus sama, jadi yang salah tetap dinyatakan salah dan yang benar tetap dinyatakan benar. Tidak boleh ada kong keliling dalam persoalan kasus korupsi”, tandasnya.

Penulis : Alif

Editor : YES

sumber :INDONESIA BERITA

Tinggalkan Balasan

BERITA TERBARU