MENIT PERTAMA

BERBAGI BERITA TERPOPULER, AKTUAL, INDEPENDEN DAN BERIMBANG

KPK Periksa 9 Pejabat Maluku

5 min read

Ambon – Komisi Pemberantasan Korupsi meng­agendakan pemeriksaan terhadap 9 pejabat di Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon.

Mereka diperiksa terkait laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Diduga LHKPN yang disampaikan ke lembaga anti rasuah itu, janggal.

Sembilan pejabat yang diberiksa yakni Sekda Maluku Hamin bin Thahir, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Kadis Pen­didikan dan Kebudayaan Maluku Muhammad Saleh Thio, Kadis ESDM Maluku Martha Magdalena Nan­lohy, Kadis PU Maluku  Is­mail Usemahu, Kadis Kese­hatan Maluku Meikyal Pontoh, Sekda Kota Ambon Anthony Gustaf Latuheru, Kadis Pendidikan Kota Ambon Fahmi Sallatalohy, dan Kepala BPKAD Kota Ambon Jacky Talahatu.

Pemeriksaan berlangsung selama tiga hari, dari 14 hingga16 Mei, dan dipusatkan di Kantor Gubernur Maluku.

Sesuai agenda, Sekda Maluku Hamin bin Thahir, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Sekda Kota Ambon Anthony Gustaf Latuheru, dan Kadis Pendidikan dan Kebu­dayaan Maluku Muhammad Saleh Thio mendapat giliran diperiksa, Selasa (14/5).

Tim KPK berjumlah empat orang, yang dibagi menjadi dua tim. Satu tim memeriksa pejabat Pemprov Maluku. Tim satunya lagi memeriksa  pejabat Pemkot Ambon. Pemerik­saan dila­kukan secara tertutup.

Pantauan Siwalima, Sekda Ma­luku Hamin bin Thahir adalah peja­bat yang diperiksa pertama. Ia dipe­riksa pukul 09.00-11.00 WIT di lantai II. 

Kemudian dilanjutkan dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Muhammad Saleh Thio. Ia diperiksa pukul 13.00 sampai de­ngan 15.40 WIT.

Hamin bin Thahir yang dicegat Siwalima usai diperiksa, enggan berkomentar, dengan alasan sakit tenggorokan. 

Hamin yang mengenakan baju dinas PNS berwarna coklat hanya memberikan isyarat dengan tangan sambil memegang tenggorakannya, yang katanya sakit. Ia kemudian buru-buru masuk ke mobilnya.  

Muhammad Saleh Thio juga tak mau berkomentar, dengan alasan privasi. Ia minta ditanyakan ke KPK.

“Kalau soal pemeriksaan KPK itu privasi saya, tanya ke KPK lang­sung,” ujar Saleh Thio sambil me­nuju ke mobil dinasnya.

Sementara Sekda Kota Anthony Gustaf Latuheru tiba di kantor gu­bernur pukul 14.00 WIT. Ia kemu­dian diperiksa hingga pukul 16.25 WIT di lantai VI. 

Usai diperiksa, Latuheru kepada wartawan mengatakan, dirinya hanya dimintai keterangan terkait dengan LHKPN yang pernah dima­sukan secara online.

“Kita sebagai pejabat penyeleng­gara negara setiap tahun harus melaporkan LHKPN. Jadi kemarin kita laporkan dalam bentuk online, jadi kita diminta untuk klarifikasi, apakah betul laporan LHKPN sesuai dengan fakta yang ada atau tidak,” jelas Latuheru.

Latuheru mengaku diberikan bebe­rapa pertanyaan menyangkut dengan LHKPN, diantaranya berapa harta yang bergerak dan tidak bergerak.

“Tadi saya sudah sampaikan semua bukti-bukti sertifikat saya, dan saya tadi ditanyakan apakah pak sekot punya motor saya kata­kan bahwa punya, apakah punya mobil pribadi, namun saya katakan bahwa yang punya hanyalah ken­daraan dinas.  Setelah itu saya sam­paikan surat-surat harta saya lain­nya beserta rekening saya. Jadi itu saja yang mereka ingin tanyakan,” ujarnya.

Sementara Walikota Ambon, Richard Louhenapessy tidak memenuhi panggilan KPK, karena sementara berada di luar daerah.

Louhenapessy yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon seluler­nya, juga mengaku dirinya semen­tara berada di Jakarta. “Saya semen­tara ikut kegiatan di Jakarta,” ujarnya.

Ditanya apakah ia bersedia untuk diperiksa di Kantor KPK Jakarta, Louhenapessy  mengatakan, siap mendatangi Kantor KPK.

“Saya sementara ikut kegiatan di Jakarta, dan saya siap untuk dipang­gil di kantor mereka,” tandasnya.

Klarifikasi LHKPN

Ketua Koodinator Pemeriksa KPK, Nexsio Helmus menjelaskan, keda­tangan tim KPK ke Maluku untuk meminta klarifikasi LHKPN yang sudah disampaikan. Namun ia tak bisa menjelaskan materi peme­riksaan.

“Jadi materi pemeriksaan tidak bisa diuraikan, karena itu subyek­tifitas dari pemeriksa, jadi tidak bisa diuraikan, dan pada akhirnya semua pejabat negara akan sama untuk dilakukan klarifikasi. Kebetulan di minggu ini ada 9 penyelenggara negara di Maluku,” kata Helmus, kepada wartawan di Kantor Guber­nur Maluku.

Helmus juga menjelaskan, Wali­kota Ambon Richard Louhenapessy tidak bisa hadir karena kegiatan di Jakarta, sehingga ia dijadwalkan akan diperiksa di Kantor KPK.

“Jadi kita klarifikasi ini sendiri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara negara, karena mereka punya tang­gung jawab mengedepankan tata kelola pemerintahan, sehingga yang diperiksan hanya harta kekayaan,” kata Helmus.

Helmus mengakui, presentase kepatuhan penyelenggara negara di Provinsi Maluku melaporkan LH­KPN masih rendah, bahkan hanya men­capai 21 persen.

“Nah, ini yang perlu harus dido­rong tingkat kepatuhan khusus di Maluku dan sekitarnya. Masih kita upayakan agar kewajiban melapor­kan harga harus tinggi, mungkin belum  ada kesadaran,” jelasnya.

Sementara di luar pemerintah, seperti DPRD tingkat kepatuhan juga masih sangat rendah. “Khusus untuk DPRD akan dibuat­kan surat kembali agar menjadi perhatian melalui sekwan,” ujar Helmus.

Ditanya sanksi kepada pejabat negara yang tidak patuh melaporkan LHKPN, Helmus mengatakan, aturan KPK sudah jelas.

“Tujuan dalam hal pemeriksaan ini tidak hanya pencegahan, tetapi pengawasan internal. Jadi bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk mem­berikan pertimbangan dalam peng­angkatan seseorang dalam jabatan dalam lingkup pemerintah. Pejabat bisa tidak bisa direkomendasikan, karena tidak patuh dalam LHKPN,” tandasnya.

Hari Ini 4 Pejabat

Tim KPK akan melanjutkan peme­riksaan di hari ini, Rabu (15/5). Sesuai agenda, ada empat pejabat yang akan diperiksa.

Mereka adalah Kadis ESDM Provinsi Maluku Martha Magdalena Nanlohy, Kadis PU Provnsi Maluk Ismail Usemahu, Kadis Pendidikan Kota Ambon Fahmi Sallatalohy, dan Kepala BPKAD Kota Ambon Jacky Talahatu.

Selanjutnya besok Kamis, (16/5) giliran Kadis Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh.

Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam rilisnya kepada Siwalima, Selasa (14/5) menjelaskan,  KPK secara regular melakukan kegiatan pe­meriksaan LHKPN sebagai bentuk upaya penegakan hukum, peng­awasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh PN.

Hal ini sesuai dengan amanah UU Nomor 28 Tahun 1999 pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia dipe­riksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat,” tandasnya.

Febri mengungkapkan, berdasar­kan data per 31 Maret 2019 tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN peja­bat eksekutif di lingkungan Provinsi Maluku merupakan terendah ketiga, yaitu 21%. Sedangkan kepatuhan lapor harta kekayaan di lingkungan Kota Ambon adalah yang tertinggi 96,57%.

Tindak lanjut kegiatan pemerik­saan LHKPN ini akan dijadikan bahan analisis lebih lanjut untuk mengoreksi jika ditemukan ada harta yang belum dilaporkan. Dan, se­lanjutnya pejabat terkait dapat menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya.

“KPK juga terus berupaya mem­berikan kemudahan dalam pengisian LHKPN. Sejak 2017, pengisian LHKPN dapat dilakukan melalui sis­tem pelaporan daring atau berbasis internet yang bisa diakses melalui http://elhkpn.kpk.go.id,” jelas Febri.

Masyarakat juga kata Febri, dapat menyampaikan informasi jika mene­mukan ada kekayaan penyelenggara negara yang dipandang tidak sesuai dengan informasi kekayaan yang dilaporkan dan diumumkan penye­lenggara negara.

Pengumuman LHKPN dapat diakses dengan memilih menu e-announcement pada website tersebut.

“Kepatuhan penyelenggara ne­gara dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya merupakan salah satu bentuk transparansi dan tang­gung jawab bahwa harta kekaya­annya diperoleh dari sumber yang sah,” tandas Febri. (S-39/S-40)

sumber :SIWALIMA NEWS

Tinggalkan Balasan

BERITA TERBARU