MENIT PERTAMA

BERBAGI BERITA TERPOPULER, AKTUAL, INDEPENDEN DAN BERIMBANG

Mau Perbaiki Sistem Pengawasan Koperasi, Kemenkop Siap Belajar dari OJK

2 min read

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengakui keberadaan Deputi Pengawasan yang baru tiga tahun membuatnya harus banyak belajar dari lembaga sejenis yang melakukan pengawasan. Menurut dia, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terbukti berhasil melakukan pengawasan sektor jasa keuangan sehingga stabilitas terjaga. Demikian juga dengan Bank Dunia dalam skala global.

“Karena itu, kami tak segan menimba pengalaman dari mereka dan memilah-milah pengawasan apa dan bagaimana yang bisa diimplementasikan untuk mengawasi koperasi yang jumlahnya sangat banyak, tercatat ada 138.140 koperasi aktif,” kata Suparno kepada wartawan usai membuka Seminar Nasional bertema “Strategi Membangun Sistem Pengawasan Koperasi yang Berkesinambungan” di Jakarta, Kamis (16/5/19).

Dia menegaskan Deputi Bidang Pengawasan selaku Unit Pelaksana pengawasan Koperasi-Koperasi di Indonesia, terus berupaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan. Tujuannya, agar lebih efektif dan efisien, sehingga mampu menjangkau jumlah koperasi yang relatif bertambah di Indonesia.

Data jumlah koperasi di Indonesia, saat ini mencapai 138.140 unit, dengan jumlah koperasi non KSP sebanyak 117.288 unit (84,91%) dan jumlah KSP 20.852 unit (15.09%). Dimana, di dalam Koperasi Non KSP itu sendiri terdapat unit-unit simpan pinjam sekitar 51.081 unit (36,98%), sehingga jumlah total usaha simpan pinjam koperasi sebesar 71.933 unit (52,07%).

“Permasalahan-permasalahan selama melakukan pengawasan, dan laporan pengaduan masyarakat terhadap koperasi bermasalah, terutama di sektor simpan pinjam, melatarbelakangi Deputi Bidang Pengawasan untuk semakin menyempurnakan diri dengan menimba success story dari lembaga seperi OJK dan Bank Dunia,” ujar Suparno.

Indikasi semakin marak terjadinya praktek-praktek ilegal yang dilakukan koperasi, dan telah menjadi isu nasional yang tersebar luas melalui media massa terutama dengan modus penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, pengelolaan investasi yang menawarkan bunga tinggi, menurut Suparno, berakibat pada tindakan melawan hukum.

Seminar Nasional Pengawasan Koperasi ini, merupakan forum yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai sistem pengawasan koperasi di Indonesia. Seminar nasional ini diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Dunia di Indonesia, dihadiri oleh Perwakilan OPD Pembina Koperasi di Indonesia, Perwakilan DEKOPIN, Perwakilan Koperasi Induk, dan Pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. (Lia)

ARTIKEL INI TELAH TAYANG DI SITUS BERITA BERITA BUANA

Tinggalkan Balasan

BERITA TERBARU