MENIT PERTAMA

BERBAGI BERITA TERPOPULER, AKTUAL, INDEPENDEN DAN BERIMBANG

People Power Ditolak di Daerah Kemenangan Prabowo-Sandi

2 min read

IBC, GARUT – Seruan People Power yang digalakkan oleh kubu pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi bersama kroni-kroninya gencar mendapatkan penolakan di berbagai daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kali ini seruan penolakan hadir dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Garut, Jawa Barat yang menjadi daerah kemenangan pasangan Prabowo-Sandi pada pemilu 2019 lalu.

Kepada Indonesia Berita, Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Organisasi GMNI Cabang Garut Imam Nurul Hakim mengatakan, gagasan ekstrim (People Power -red) merupakan narasi yang tidak sehat dalam proses demokrasi di Indonesia saat ini. Menurutnya, jika terus dibiarkan hal tersebut akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Apapun upaya-upaya yang ingin memecah belah bangsa, melawan konstitusi, merongrong Pancasila dengan tindakan makar, maka kami tegas untuk melawan hal itu. Termasuk seruan People Power dari kubu Prabowo-Sandi,.” terang Imam di Garut, Kamis (16/5/2019).

Ia melanjutkan mestinya kubu Prabowo-Sandi menempuh mekanisme hukum yang legal untuk membuktikan dugaan kecurang dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

Hal ini sesuai dengan Pasal 475 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara sehingga peserta pemilu, pasangan calon menolak penetapan KPU, penolakan disalurkan melalui jalur hukum untuk dibuktikan ulang kebenarannya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menurut telaah kami seruan People Power yang diotaki Amien Rais ini sangat jauh berbeda dengan gerakan tahun 1998. Saat itu, gerakan demonstrasi lahir dari massa aksi yang sadar karena kondisi arah Negara yang sudah tidak jelas. Sedangkan kali ini, lebih dikarenakan oleh tindakan provokatif dari segelintir elite politik yang sedang berupaya melakukan delegitimasi terhadap hasil pemilu 2019,” tambah Imam.

Pihaknya juga meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu tersebut.

“Kami meminta agar semua pihak menjaga persatuan dan kondusifitas, tetap tenang dan menghormati proses penghitungan sampai selesai. Kita percayakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga KPU disini kan netral tidak keberpihakan pada salah satu paslon, KPU hanya tunduk pada Undang-Undang dan bekerja sesuai amanat konstitusi demikian pula dengan Bawaslu,” pungkasnya.

Editor: DR

ARTIKEL INI TELAH TAYANG DI SITUS BERITA INDONESIA BERITA

Tinggalkan Balasan

BERITA TERBARU