MENIT PERTAMA

BERBAGI BERITA TERPOPULER, AKTUAL, INDEPENDEN DAN BERIMBANG

Terbukti Terima Suap, Hakim Merry Purba Divonis 6 Tahun Penjara

3 min read

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman pidana enam tahun penjara terhadap Hakim non-aktif pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Merry Purba. Tak hanya itu, Merry Purba juga didenda Rp200 juta subsidair satu bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri menyatakan, Mery Purba terbukti menerima suap dari seorang Pengusaha yakni Tamin Sukardi sebesar SGD150 ribu. Uang itu diyakini untuk memuluskan perkara Tamin Sukardi.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp200 juta dengan ketentuan pidana kurungan selama satu bulan kurungan,” kata Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan putusan terhadap Merry Purba. Adapun, hal-hal yang memberatkan Merry Purba karena tidak mengakui perbuatannya dan mencederai kepercayaan masyarakat sebagai hakim.

“Sementara untuk hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga,” sambungnya.

(Baca Juga: Jaksa KPK Tuntut Panitera Pengganti PN Medan 8 Tahun Penjara)

Diketahui, putusan terhadap Merry lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, Jaksa menuntut Merry dengan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp350 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Majelis hakim meyakini, uang suap yang diterima Merry sebesar SGD150 ribu untuk mempengaruhi putusan Tamin Sukardi yang saat itu berstatus terdakwa. Tamin ketika itu terjerat kasus terkait pengalihan tanah negara atau milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang.

Perkara itu diadili di PN Medan dengan susunan majelis Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota atas nama Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba, serta panitera pengganti Wahyu Probo Julianto dan Helpandi.

Tamin kemudian meminta bantuan rekannya Hadi Setiawan untuk memberikan uang itu kepada hakim PN Medan melalui panitera pengganti Helpandi. Uang yang diterima Helpandi sebesar SGD280 ribu untuk dibagikan kepada Merry Purba dan hakim lainnya. Di mana uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan Tamin agar bebas.

Helpandi menyerahkan uang SGD150 ribu saat melihat mobil milik Merry Purba sedang berparkir dipinggir jalan. Kemudian seorang pria didalam mobil membuka kaca dan menerima uang yang diserahkan Helpandi.

Sisa uang SGD130 ribu diperuntukkan hakim lainnya masih dipegang Helpandi yang rencananya akan diserahkan setelah putusan Tamin selesai. Namun Helpandi terkena OTT KPK di PN Medan, sehingga uang tersebut disita oleh KPK.

Atas perbuatannya, Merry Purba dikenakan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mendengar putusan tersebut, Merry tidak terima dan bersikukuh mengklaim tidak pernah menerima suap dari Tamin Sukardi. Atas dasar itulah, Merry langsung mengajukan banding atas vonis majelis hakim.

“Saya harus banding saya tidak pernah menerima itu semua,” kata Merry kepada Hakim.

Sementara itu, jaksa KPK masih mengaku pikir-pikir atas putusan terhadap Merry Purba. Jaksa mempunyai waktu satu minggu untuk berpikir-pikir apakah akan mengajukan upaya hukum lain atau menerima putusan tersebut.

(aky)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

ARTIKEL INI TELAH TAYANG DI SITUS BERITANEWS – OKEZONE

Tinggalkan Balasan

BERITA TERBARU